JAKARTA - Komunitas relawan yang tergabung dalam Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) merekomendasikan kepada pemerintah, agar membentuk dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan polemik dan permasalahan di Tanah Papua.
Ketua Umum ABJ, Veldy Reynold mengatakan, pemerintah harus membentuk dialog tersebut dibandingkan harus mendiamkan masalah yang tak kunjung selesai, atau justru merperkeruh masalah dengan membuat pernyataan yang dapat memancing kemarahan banyak orang.
ABJ lebih memilih berupaya mendorong terciptanya Forum Dialog Nasional Jakarta-Papua guna penyelesaian polemik Papua dengan cara damai.
“Resolusi penyelesaian masalah Papua harus bisa segera dirumuskan dengan cepat, tepat dan cermat. Maka dibutuhkan kerja sama semua stakeholder agar dialog yang intens dengan masyarakat Papua dapat tercipta,” kata Veldy di Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Selain itu, kata dia, para stakeholder harus membangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua saat ini satu sama lain.
“Sehingga tidak ada lagi kekerasan harus terjadi, dan korban harus berjatuhan ketika membuat suatu kebijakan,” tutupnya.
Sementara itu, wartawan senior Kompas, Rikard Bagun menegaskan, pentingnya melepaskan stigma rakyat Papua sebagai pemberontak.
"Sudah saatnya segregasi semacam ini (pemberontak-red) harus dihilangkan. Rakyat Papua dan kita semua sama cinta damai," kata Rikard.
Rikard pun berharap, kebijakan Presiden terkait penyelesaian Papua harus dimulai dengan narasi yang baik dan diterima oleh rakyat Papua. "Pengistilahan yang salah berpengaruh terhadap cara pandang penyelesaian," katanya.
Sejalan dengan itu, pengamat politik Nico Harjanto berpendapat bahwa memang pendekatan yang berbeda harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ingin membuat kebijakan untuk masyarakat Papua.
“Pendekatan dialog yang dilakukan oleh Presiden terhadap rakyat Papua ketika membebaskan lima tahanan politik asal papua memang sudah tepat. Karena memang seharusnya dalam sebuah negara yang demokratis sudah tidak ada lagi tahanan politik,” ungkap Nico.
Pendekatan-pendekatan ini, menurut Nico membawa harapan bagi rakyat. Pemerintah hendak mendengar dan masyarakat juga dapat bersuara. Oleh karena itu, menanggapi inisiatif teman-teman relawan, Nico mendorong agar segera diselenggarakan Dialog Papua-Jakarta yang efektif dan punya tujuan yang konkret.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya menyatakan, bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan tahapan-tahapan penyelesaian berbagai masalah di Papua.
"Satu persatu persoalan di tanah Papua akan diselesaikan. Oleh karena itu, ide apapun yang muncul dari masyarakat Indonesia dalam rangka membangun tanah Papua, pasti akan ditanggapi dengan sigap oleh Presiden Jokowi termasuk ide terkait usulan membentuk Forum Dialog Jakarta-Papua," ujar Lenis. klik disini
