 |
| Photo Praja IPDN Angkaatan XXIII |
Purwakarta. 1.309 Praja Institut
Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) akan mengadakan Bhakti Karya Praja (BKP) di
Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan tahunan berupa penelitian lapangan dengan
pengabdian masyarakat ini dilakukan di 180 desa dan kelurahan di wilayah
kabupaten Purwakarta, mulai tanggal, 27 April sampai 26 Mei 2016.
Penanggun jawab kegiatan, Bapak Suripto,
mengatakan kabupaten Purwakarta terpilih menjadi tempat penelitian
dan pengabdian karena selama ini dikenal pengaplikasikan konsep berbudaya dalam
setiap kebijakan daerahnya. Menurut beliau, kegiatan ini sangat penting
untuk menambah pengetahuan para praja IPDN yang masih berpatokan pada tata
aturan birokrasi absolut berdasarkan aturan perundangan.
Bapak H. Dedi Mulyadi, S.H, selaku Bupati Purwakarta
yang menjadi narasumber dalam acara pembekalang Bhakti Karya Praja (BKP) mengatakan
bahwa birokrasi sudah menjadi kebudayaan yang mendorong terpenuhinya kebutuhan
masyarakat. Maka sudah seharusnya karakter yang dimiliki oleh birokrat haruslah
karakter seorang pelayanyan mau melayani pelanggan yang dalam konteks ini
adalah masyarakat.
Tujuan diadakannya Bhakti karya Praja
(BKP), adalah Praja IPDN diharapkan mampu mengembangkan serta menerapkan
ilmu pemerintahan yang didapatk selama 4 tahun mengenyam pendidikan di Lembaga
pendidikan. Ujar (Dianika Kusuma M) WWP dari Jawa
tengah.
Tujuan penyelenggaraan Bhakti Karya Praja:
1.Agar setiap Praja mengenal, mengetahui, dan mampu membantu berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada lokasi BKP sesuai program dan kegiatan pemerintah daerah maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2.Agar setiap Praja memiliki penguasaan, kemampuan dan keterampilan teknis dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lokasi BKP;
3.Agar setiap Praja mengetahui kondisi obyektif penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan maupun kelurahan dan sebagai bahan masukan (input) sekaligus memperkaya pendalaman materi yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan pelatihan;
4.Agar setiap Praja memperoleh bekal memadai sekaligus pembanding dalam penyelenggaraan BKP selanjutnya.
Karakter pelayan ini dirasa masih kurang.
Kebanyakan masih ingin dilayani, nah sejalan dengan visi Bapak Presiden
RI (JOKO WIDODO) mentalitas semacam ini harus segera direvolusi. Tugas dan
tangungjawab seorang birokrat disamping pembangunan adalah harus mampu
menjadi pelayan masyarakat setempat. Purwakarta sudah menjadi
cermin kredibilitas seorang pemimpin yang benar-benar bertindak melayani.
Dirinya mengaku antusias melakukan penelitian dan pengabdian di
Purwakarta. Ujarnya.
Penulis : WP. (Petrus Pekei/LD)
